Haruskah G20 berubah menjadi M20?

Tulisan ini terinspirasi dari diskusi di world economic forum yang membahas tentang masa depan negara-negara G20 dalam memrakarsai terobosan ekonomi global agar bisa mengentaskan permasalah ekonomi global. 

G20 merupakan sebuah aliansi negara-negara berekonomi maju dan berkembang di dunia untuk ingin memberikan kontribusi untuk mengentaskan permasalahan ekonomi global. Aliansi ini disebut sebagai Group of twenty (G20) finance ministers and central bank governoor. Aliansi yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa ini berdiri pada tahun 1999 dengan latar belakang untuk mengentaskan krisis global pada tahun 1998. Pertemuan pertama diadakan di Berlin dengan 7 negara premarkasa yakni Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. 

Masalah utama yang berdampak pada perekonomian global saat ini adalah masalah perubahan iklim seara ekstrim, maraknya pengangguran muda, dan membudayanya korupsi pada sistem pemerintahan suatu negara. Ketiga masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara atau dengan satu pihak saja. Permasalahan tersebut membutuhkan solusi terintegrasi dari negara-negara yang memimpin ekonomi dunia, baik yang maju maupun berkembang. 

Selama ini G20 telah bekerja baik dengan membawa permasalahan ekonomi pada sebuah konferensi internasional dan memberikan solusi-solusi yang inivatif, akan tetapi perlu diingat bahwasanya permaslahan ekonomi global tetap lah harus diselesaikan dengan melibatkan seluruh unsur yang ada dalam sebuah negara, baik pelaku usaha maupun warga sipil sebuah negara. Begitu juga dengan pemerintah sebagai regulator yang tentunya sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negaranya. 

M20 merupakan sebuah wacana aliansi yang berarti “multistakeholder 20”, yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara. Pelaku tersebut adalah pebisnis, warga sipil, dan pemerintah negara. Melibatkan seluruh pelaku ekonomi berarti telah membuat langkah terobosan baru untuk kemajuan global. Jika hanya pihak pemerintah yang memiliki andil, maka akan sangat susah mewujudkan solusi yang dihasilkan dari konverensi G20. Hal dikerenakan kegiatan ekonomi inti terjadi antara pebisnis dan warga sipil, bukan hanya pemerintahnya saja. 

Selain itu, G20 tidak memiliki sekjen (sekretaris jendral) yang tetap sehingga banyak program pembangunan ekonomi yang tidak efektif dikarenakan kurang terintegrasinya terobosan sekjen lama dengan sekjen yang baru. Ini sangat merugikan karena hanya akan mengakibtkan pemborosan tenaga dan biaya. Terobosan seperti ini juga hanya bisa digunakan dalam kegiatan penanganan bukan kegiatan preventif. Padahal, seharusnya krisis ekonomi bisa ditangani dengan tindakan preventif (pencegahan) agar tidak terjadi krisis selanjutnya (berkala). 

Oleh karenanya dibutuhkan koalisi antar stakehokder pelaku ekonomi –pebisnis, warga sipil, dan pemerintah- untuk membuat sebuah terobosan ekonomi yang bersifat preventif untuk menghindari krisis dan bisa mensejahterakan masyarakat suatu negara.

Tindakan riil dalam M20 bisa dilakukan diantaranya melalui tiga cara. Pertama, memajukan industri pertanian dan pangan dengan meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan sebuah negara hingga taraf 50% pada tahun 2030. Dengan begitu ketahanan pangan akan baik dan negara bisa mengalihkan perhatian pada isu ekonomi lainnya. Kedua, melalui kampanye memerangi pengangguran muda dengan meningkatkan akses kursus (pendidikan skill) pada setiap individu produktif suatu negara, sehingga bisa menciptakan tenaga kerja yang baik dan berimbas pada kesejahteraan individu tersebut dan orang-orang yang mereka tanggung. Ketiga, harus ada implementasi pasti dalam sistem legislatif nasional masing-masing negara untuk mengadakan operasi pembersihan praktek korupsi yang terintegrasi secara global. Sehingga reformasi birokrasi bisa dijalankan dan mempermudah pengaplikasian terobosan ekonomi yang disepakati dalam konverensi internasional.